Malaysia menegaskan komitmennya terhadap hubungan perdagangan yang "seimbang" dan "salin manfaat" dengan AS meskipun pengumuman Presiden Trump tentang tarif sebesar 25% pada barang-barang Malaysia mulai 1 Agustus.
Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri mengakui kekhawatiran Trump mengenai ketidakseimbangan perdagangan dan akses pasar tetapi menekankan bahwa tarif sepihak "mengganggu operasi bisnis, rantai pasokan, dan investasi" di kedua negara.
Mereka berjanji untuk mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" untuk melindungi bisnis dan konsumen Malaysia, menambahkan bahwa Kuala Lumpur akan terus berkomunikasi dengan rekan-rekan AS untuk mengklarifikasi cakupan tarif dan mencari solusi.
Trump, dalam surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyebut tarif 25% tersebut "jauh lebih sedikit" dari yang diperlukan untuk menghilangkan defisit perdagangan AS dengan Malaysia, memperingatkan agar tidak mengalihkan barang atau memberlakukan tarif balasan.