PDB Thailand Naik 2,4% pada 2025, Tahun ke-5 Ekspansi

Ekonomi Thailand tumbuh 2,4% pada tahun 2025, melambat dari 2,9% tahun sebelumnya tetapi memperpanjang rentetan ekspansinya menjadi lima tahun berturut-turut. Masih tertinggal dari rekan-rekan regional sejak pandemi, pertumbuhan telah dibatasi oleh angin sakal yang terus-menerus, termasuk tarif AS, utang rumah tangga yang tinggi, dan baht yang lebih kuat. Ekspor, pendorong penting pertumbuhan Thailand, diproyeksikan meningkat 2,0% tahun ini, sebuah perubahan tajam dari penurunan 0,3% yang diperkirakan sebelumnya. Partai Bhumjaithai, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, muncul dengan kursi terbanyak dalam pemilihan baru-baru ini dan telah memulai negosiasi koalisi dengan partai-partai kecil. Bangkok mengharapkan ekonomi tumbuh dalam kisaran 1,5% hingga 2,5% tahun ini.

Ekonomi Thailand diperkirakan akan tumbuh 2,4% tahun ini, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,2%, menyusul serangkaian langkah stimulus pemerintah dan ekspor yang lebih baik dari yang diperkirakan, kata kementerian keuangan pada hari Kamis. Ekspor, penggerak utama pertumbuhan Thailand, diproyeksikan akan naik 10% tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,5%, kata Vinit Visessuvanapoom, kepala Kantor Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dalam konferensi pers, seperti dilaporkan oleh Reuters. Kedatangan wisatawan asing diperkirakan akan mencapai 33,5 juta tahun ini, turun dari perkiraan 34,5 juta yang dibuat pada bulan Juli. Namun, pertumbuhan produk domestik bruto diperkirakan akan melambat menjadi 2,0% tahun depan, dengan perkiraan ekspor turun 1,5%. Sementara itu, kedatangan wisatawan diproyeksikan akan pulih menjadi 35,5 juta pada tahun 2026, meskipun masih di bawah rekor sebelum pandemi hampir 40 juta pengunjung pada tahun 2019. Tahun lalu, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tumbuh 2,5%, tertinggal dari rekan-rekan regionalnya.

Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari tugasnya hanya 10 bulan setelah masa jabatannya dimulai sambil menunggu keputusan pencopotannya. Pengadilanmenerima petisi dari 36 anggota dewan yang menuduhnya tidak jujur dan melanggar standar etika menyusul bocornya percakapan telepon yang sensitif secara politik dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit akan bertugas sebagai pelaksana perdana menteri sampai peninjauan atas kasus ini tuntas. Paetongtarn akan tetap berada di kabinet sebagai menteri kebudayaan dan ia memiliki waktu 15 hari untuk merespon keputusan mahkamah. Bocornya percakapan telepon tersebut memicu reaksi negatif di dalam negeri dan semakin memperlemah, terutama setelah partai utama di negeri itu mengundurkan diri dari koalisi dengan kemungkina mereka akan menggalang mosi tidak percaya. Sementara itu, kalangan pemrotes menuntut pengunduran diriPaetongtarn, yang meningkatkan tekanan atas pemerintahan yabg sedang menghadapi tekanan politik.